skip to Main Content
Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2023

Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2023

Mahkamah Agung menyelenggarakan Sidang Istimewa dengan agenda tunggal Penyampaian Laporan Tahunan (Laptah) Mahkamah Agung. Acara ini diselenggarakan pada Selasa, 20 Februari 2024 di Jakarta Convention Centre dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

1 Laptah2023

Dalam kesempatan tersebut Ketua Mahkamah Agung menyampaikan capaian-capaian yang telah diraih Mahkamah Agung selama tahun 2023

  1. Beban perkara pada Mahkamah Agung tahun 2023 adalah sebanyak 27.512 perkara. Dari jumlah beban perkara tersebut, Mahkamah Agung berhasil memutus 99,47% perkara.
  2. Pada tahun 2023, Mahkamah Agung telah berhasil menyelesaikan minutasi perkara sebesar 98,89% dalam waktu kurang dari tiga bulan.
  3. Rasio produktivitas penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Pajak adalah sebesar 76,67% atau meningkat sebesar 3,87% dari tahun 2022.
  4. Rasio produktivitas memutus perkara di Pengadilan Tingkat Pertama pada empat lingkungan peradilan adalah sebesar 97.75%.
  5. Pada tahun 2023, jumlah Perkara Perdata, Perkara Perdata Agama, dan Perkara Tata Usaha Negara yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court di Pengadilan Tingkat Pertama meningkat sebesar 10,86% dibandingkan tahun 2022. Perkara telah berhasil disidangkan secara e Litigation meningkat sebesar 9,92% dari tahun 2022.
  6. Pada Pengadilan Tingkat Banding, jumlah perkara banding yang telah didaftarkan dengan menggunakan aplikasi e-Court pada tahun 2023 adalah sebanyak 6.644 perkara. Sebanyak 4.685 perkara telah selesai diputus secara e-Litigasi.
  7. Jumlah Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lainnya yang menggunakan layanan e-Court sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebanyak 594.816 pengguna.

Ketua Mahkamah Agung juga menjabarkan bahwa selama tahun 2023 Mahkamah Agung telah berhasil mendapatkan berbagai prestasi dan penghargaan sebagai berikut:

  1. Meraih Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-11 kali secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan atas kinerja laporan keuangan Mahkamah Agung.
  2. Meraih anugerah Eka Acalapati Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Terbaik III, Tahun 2023 Tingkat Lembaga Negara;
  3. Meraih Penghargaan Garuda Pelindung Dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atas terbitnya Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana;
  4. Mendapatkan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 Kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dengan Predikat Informatif;
  5. Meraih Juara terbaik ke-3 LAN Award 2023, sebagai Lembaga Pelatihan Pemerintah Berprestasi bagi Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung, dengan Kategori Adaptive Learning Strategy;
  6. Mendapatkan Penghargaan dari Menteri Keuangan Kepada Para Pimpinan Kementerian/Lembaga yang memiliki Kinerja Anggaran Terbaik Berdasarkan Kategori Besaran Nilai Pagu Anggaran;
  7. Meraih Penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Mitra Strategis atas pelaksanaan aksi strategis nasional pencegahan korupsi (Stranas PK) dalam penyusunan kebijakan pengelolaan konflik kepentingan di badan peradilan Tahun 2023.
  8. Mendapatkan penghargaan sebagai Penyumbang pajak terbesar di KPP Pratama Gambir 1.
  9. Meraih Penghargaan KORPRI AWARD untuk kategori Life time achievement dari Dewan Pengurus Nasional KORPRI.
  10. Mendapatkan predikat bintang 5 Top Digital Award untuk Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

2 Laptah2023

Acara ini juga dihadiri secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Beliau menyampaikan terima kasih kepada Mahkamah Agung yang terus bekerja keras membenahi diri, terus melakukan reformasi, menjadi bagian penting bagi penguatan rule of law dan good governance.

“Pemerintah mengapresiasi inovasi-inovasi Mahkamah Agung dalam mendorong percepatan transformasi hukum. Peningkatan penggunaan sistem e-court, pengembangan decision support system (DSS) berbasis artificial intelegence, yang akan mempermudah konsistensi putusan merujuk pada putusan adil yang ada sebelumnya.”

“Rakyat Indonesia juga mengapresiasi terhadap komitmen keterbukaan kepada publik. Sudah ada 22 ribuan putusan telah dipublikasikan dalam Direktori Putusan yang bisa diakses oleh publik.”

“Harapan masyarakat kepada peradilan semakin tinggi, masyarakat menuntut jaminan keadilan, masyarakat semakin kritis terhadap proses peradilan dan semakin terbuka menyampaikan penilaiannya.”

“Integritas adalah pilar utama, bukan hanya bagi Hakim Agung tetapi seluruh Hakim di Indonesia, seluruh Panitera, ASN dan pegawai Mahkamah Agung.”

“Kualitas SDM Hakim adalah kunci, integritasnya, profesionalitasnya, kepekaannya terhadap keadilan masyarakat, kepekaannya terhadap perkembangan zaman termasuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

“Oleh karena itu, inovasi harus menjadi bagian dari reformasi bukan hanya mengadopsi teknologi baru tetapi juga perspektif dan sensitifitas dalam menyelesaikan perkara hukum, misalnya penerapan sistem restorative justice sebagai terobosan penyelesaian perkara.”

Selain dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, Laptah ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Hakim Agung, Hakim Adhoc, Ketua Mahkamah Agung Malaysia, Ketua Mahkamah Agung Singapura, Ketua Mahkamah Agung Kuwait, Wakil Ketua Mahkamah Agung Qatar, Delegasi Sudan, Delegasi Australia, Delegasi China, dan Delegasi Rusia. Turut hadir pula para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI, para duta besar negara sahabat, para purnabakti pimpinan Mahkamah Agung, para Ketua Pengadilan Tingkat Banding, para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, dan undangan lainnya.

Back To Top